Peningkatan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum melalui pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum masih menjadi tantangan yang perlu terus diatasi.
Menurut Arief Hidayat, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Pengawasan yang ketat terhadap instansi penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar.”
Pengawasan terhadap instansi penegak hukum juga dapat memberikan dorongan bagi lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Hasyim Asy’ari, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.”
Namun, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi penegak hukum tidaklah mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi kinerja instansi penegak hukum.
Sebagai contoh, di Amerika Serikat, FBI (Federal Bureau of Investigation) secara rutin menjalani proses pengawasan dari lembaga independen seperti Inspektur Jenderal untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi dengan transparan dan akuntabel.
Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan instansi penegak hukum di Indonesia dapat terus melakukan perbaikan dan menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Seiring dengan itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum juga akan semakin meningkat.